SAYA tertarik membaca pernyataan Gibran Rakabuming Raka setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Bukan hanya apa yang disampaikan, tetapi juga apa yang sengaja ditekankan.
Dalam komunikasi politik, pilihan kata bukan sesuatu yang selalu hadir tanpa pertimbangan. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada kesan yang ingin dibangun. Bahkan, ada pertanyaan yang justru muncul karena sesuatu tidak dijelaskan.
Bagi saya, setidaknya ada tiga bagian menarik dari pernyataan Gibran.
Pertama, pengakuan bahwa dirinya tidak pernah terpikir menjadi wakil presiden.
Kalimat ini menarik. Sebab, publik tentu masih ingat bagaimana Gibran akhirnya masuk dalam kontestasi Pilpres 2024.
Saya membaca kalimat itu sebagai upaya membangun kesan bahwa jabatan wakil presiden bukan ambisi pribadinya sejak awal.
Tetapi, pernyataan ini juga membuka pertanyaan lain. Jika bukan ambisi pribadinya, lalu siapa yang mendorongnya sampai ke posisi tersebut?
Sulit memisahkan pertanyaan ini dari peran politik Jokowi, ayahnya, yang saat itu masih menjabat sebagai presiden.
Publik juga belum melupakan kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden. Apalagi, ketika itu Ketua MK dijabat Anwar Usman, paman Gibran sendiri.
Karena itu, kalimat tersebut bisa dibaca sebagai upaya mengambil jarak dari ambisi politik yang sejak awal melekat pada pencalonannya.
Kedua, penegasan bahwa pengunduran dirinya merupakan kemauan pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah.
Bagian ini justru paling menarik.
Gibran tidak menjelaskan secara spesifik apa alasan yang membuatnya memilih mundur. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kemauan pribadinya. Ia juga menegaskan kepada publik bahwa persoalan ijazah bukan penyebabnya.
Pertanyaannya sederhana: mengapa persoalan ijazah harus disebut secara khusus, jika memang bukan alasan utama?
Dalam komunikasi krisis, penegasan terhadap satu isu sering kali menunjukkan bahwa isu tersebut memiliki bobot besar dalam persepsi publik.
Saya tidak serta-merta menyimpulkan bahwa Gibran mundur karena tekanan politik. Namun, waktunya sulit dilepaskan dari berbagai persoalan yang sedang mengguncang lingkar kekuasaan.
Salah satunya adalah kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, dan aktivis. Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Kasus ini membuka persoalan serius tentang relasi kekuasaan dan keamanan politik di lingkar pemerintahan.
Di tengah situasi itu, muncul berbagai spekulasi mengenai posisi politik Gibran dan masa depan kekuasaan keluarga Jokowi.
Apakah ada tekanan politik yang membuat Gibran memilih mundur? Apakah keputusan ini berkaitan dengan upaya menyelamatkan reputasi politik keluarga?
Semua itu masih menjadi pertanyaan. Belum ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan langsung antara kasus penyadapan, persoalan ijazah, dan keputusan pengunduran dirinya.
Namun, dari sudut pandang komunikasi politik, penegasan berulang soal ijazah jelas menunjukkan bahwa Gibran ingin mengendalikan persepsi publik terhadap salah satu isu yang selama ini membayangi dirinya.
Ketiga, kalimat penutup: sampai jumpa lagi.
Bagi saya, ini bukan sekadar salam perpisahan.
Kalimat tersebut justru menarik karena muncul di akhir sebuah pernyataan pengunduran diri dari jabatan tertinggi kedua di negara ini.
Apakah ini sekadar ungkapan penutup? Atau ada pesan bahwa pengunduran diri bukan akhir dari perjalanan politiknya?
Saya cenderung membaca kalimat itu sebagai upaya menjaga ruang bagi kemungkinan politik di masa depan.
Gibran tidak sedang mengucapkan selamat tinggal kepada dunia politik. Setidaknya, pilihan kata tersebut tidak menutup kemungkinan untuk kembali.
Dan di sinilah menariknya membaca narasi dalam komunikasi politik. Sering kali, pesan paling penting justru tidak disampaikan secara terang-terangan.
Pada akhirnya, saya melihat pernyataan Gibran bukan hanya sebagai pengumuman pengunduran diri. Ini juga merupakan upaya membangun narasi tentang alasan, posisi, dan masa depan politiknya.
Sebagai wartawan yang belakangan konsen mengamati bagaimana isu dikelola dan narasi dibangun, saya percaya bahwa setiap kata dalam pernyataan seorang pejabat publik layak dibaca secara kritis.
Sebab, dalam politik, yang disampaikan kepada publik tidak selalu sama dengan seluruh hal yang sedang terjadi di belakangnya.
Dan terkadang, justru bagian yang tidak dijelaskan itulah yang paling menarik untuk dipertanyakan. (*)
#raufoblog

Post a Comment